TINDAK TEGAS TERHADAP EKPOR PASIR ILLEGAL

Reklamasi pantai Singapura telah lama diprogramkan setelah dicanangkan oleh Lee Kuan Yew sejak 1976 ternyata membawa petaka bagi Indonesia. Proyek perluasan wilayah daratan yang dirangcang akan berlangsung 2030 itu, dalam banyak hal sangat merugikan Indonesa. Reklamasi pantai selama 54 tahun itu memerlukan tidak kurang dari delapan miliar kubik pasir. Selama ini, kebutuhan Singapura tersebut dipasok dari Indonesia yang dikeruk dari laut dan dikuras dari darat baik secara legal maupun ilegal. Takjubnya, luas wilayah daratan negara kecil Singapura itu semakin bertambah. Semula hanya sekitar 581 km2, pada tahun 1991 telah berubah menjadi sekitar 646 km2. Sejumlah pihak malah mendata bahwa luas daratan Singapura pada 2001 sudah membengkak sekitar 760 km2. Sedangkan batas wilayah Indonesia dengan Singapura belum tuntas hingga detik ini. Sementara ekspor pasir dari Kepulauan Riau ke Singapura itu justru sangat merugikan Indonesia, beberapa pulau terluar menghilang akibat pasirnya diJual ke Singapura. Lihat saja Pulau Nipah yang nyaris tenggelam dan harus direklamasi dengan menelan anggaran kurang lebih Rp. 300 miliar. Tidak cukup sampai disitu, ekspor pasir tidak terkendali ke Singapura itu juga berakibat rusaknya ekosistem di wilayah yang bersangkutan. Melihat kondisi tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua TP4L No. 28 SE KA TP4L 2003, 21 Februari 2003 menyetop ekspor pasir laut. Berdasarkan larangan tersebut, Koarmabar menggelar operasi khusus pada saat itu, dan berha-sil menghentikannya setelah menangkap tujuh kapal keruk pasir raksasa dari berbagai negara, masing-masing TB Olivia-V, TB Jasmine-V, MV Proffesor Garjunov, MV Samsung Apollo, MV Vasco Da Gamma, MV Lange Waper dan MV Alexander Van Humbold. Setelah pemerintah Indonesia berhasil menghen-tikan ekspor pasir laut, pertanyaannya, apakah reklamasi pantai Singapura berhenti ? Ternyata tidak, tetap berjalan mulus dengan memanfaatkan pasir darat dari Indonesia. Artinya pasir laut dilarang, kuras pasir di darat. Masalah penambangan dan penjualan pasir ke Singapura, selain memungkinkan akan berpengaruh terhadap batas wilayah negara, masalah yang paling besar akibat aktivitas tidak terkendali tersebut adalah kerusakan lingkungan yang kian parah. Lihat saja kehancuran ekosistem di Kepulauan Riau, utamanya di Pulau Bintan, Sugi, Citlim, Galang Batang, Kantin, Limau dan paling parah di Pulau Sebatik yang sudah nyaris tenggelam. Dibalik penambangan dan ekspor pasir darat secara besar-besaran itu terdapat nama perusahaan pemegang SPID Pasir Darat, diantaranya PT. Tri Panorama Setia milik Lamijo Hardi yang beralamat di Pekan Baru dan Tanjung Pinang, PT. Buana Ba-ngun Sejati milik Herman di Tanjung Pinang, PT. Bin-tang Asri Lestari milik David di Tanjung Bintang, PT. Ayer Raja Utama milik Hengki di Tajung Pinang, Anugerah Buana Bahari Abililestari di Jakarta, PT Pasir Surya Mas milik Suban Hartono di Bukit Barisan, PT Kampung lepang Mulya milik Simin/David di Tanjung Pinang, PT Citra Buana Mandiri milik Poniman di Tanjung Uban, Bintan Citra Mandiri milik Hengky di Tanjung Pinang, PT Pulau Batu Mulya milik Mr Lee di Tanjung Pinang, PT. Citra Karimun Aditya milik Ahmad Yani di Tajung Balai Karimun, PT Trida Kerta Handal milik Mandra Sakti/Usman di Jakarta, PT Dima Aditya Moro di Batam, PT Semesta Sumber Alam di Tanjung Balai Karimun, PT Bhaskara di Riau, PT. Bintang Pasir Primer milik Ivan di Pekan Baru, dan PT. Indo Sumber Alam di Tanjung Balai Karimun. Melihat kerusakan ekosistem yang ditimbulkan akibat penambangan pasir darat oleh perusahaan tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah mereka sudah tidak punya nurani lagi sehingga tega-teganya merusak alam, menenggelamkan pulau dan menjual negerinya sendiri kepada negara lain hanya untuk kepentingan atau keuntungan sesaat segelintir ma-nusia, tanpa memikirkan akan kelestarian lingkungan dan nasib generasi mendatang. Tapi janganlah ber-tanya kepada biang kerok tersebut karena pasti akan berkelit seribu jurus. Lihat saja bila terjadi tanah longsor, banjir besar dan musibah lainnya, maka orang-orang yang terlibat perusakan alam tersebut akan berteriak nyaring menyalahkan pemerintah dan orang lain. Menanggapi masalah ekspor pasir darat, Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 02/MDAG/PER/1/2007 tentang larangan ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil mulai 1 Februari 2007. Namun sayangnya, meskipun ekspor pasir laut dan pasir darat dilarang sesuai dengan peraturan pemerintah, kegiatan pengiriman pasir secara ilegal tetap dilakukan oknum-oknum yang tidak bertang-gung jawab itu. Melihat fakta ini, Koarmabar langsung beraksi dan bertindak tegas dengan menggelar operasi khusus untuk mengatasi masalah bangsa ini. Operasi khusus sejak dikeluarkannya larangan tersebut, Koarmabar berhasil menangkap 20 tongkang (kapal tunda) berikut Tug Boat (TB)-nya, masing-masing delapan bermuatan pasir darat dan 12 pasir dicampur dengan granit yang sedang di kapal-kan menuju Singapura sejak dikeluarkannya larangan tersebut. Sejumlah kapal yang ditangkap itu berkebangsaan Singapura, diantaranya adalah TB GM Growth/TK Asia Queen, TB Dabo 12/7K Sing Uan Huat, TB Winstar Victor/AK Winstar 2308, TB Quric 3AK LCH 8978, TB Buana Ocean/TK Golden Anchor 1801, TB Freedom Sea/TX Provit 2101, TB Keasin 21/TK Provit-38, TB Cahaya I/TX Tropikal, TB Ocean Kilo/TK Labroy 230, TB Hoka 12/TK Hoka 3, TB Wei Hai 5/TK LCH 5502, TB Best Win-48/TK LM-218, TB Awu-303/TK TKW-88, FT Gemini m/TK Labroy-259, TB Venus/TK Labroy-250, TB Bina Ocean 5/TK Bina-85, dan TB Leo/TK Labroy-251. Kapal tersebut masing-masing ditangkap oleh KRI Barakuda-814, KRI Anakonda-868, KRI Sitiman-848, KRI Cut Nyak Dien-375, KRI Silea-858, KRI Pulau Rusa-726, KRI Siada-862, KRI Welang-808, Patkamla Sional Tanjung Balai Karimun di sekitar Selat Durian, Selat Riau dan Selat Singapura. Untuk proses hukum selanjutnya, sejumlah kapal tersebut masing-masing ditahan di Lanal Batam, Sional Tanjung Balai Karimun dan Lantamal IV Tanjung Pinang. Panglima Koman-do Armada Rl Kawa-san Barat (Pang-armabar) Laksamana Muda TNI Muryono menegaskan bahwa unsur-unsur Koarma-bar akan terus melakukan patroli di Selat Riau dan Selat Singapura sepanjang hari sejak efektif diber-lakukannya larangan tersebut. Semua kapal yang mengangkut pasir laut maupun darat dan barang tambang lain seperti granit di Provinsi Kepulauan Riau menuju Singapura akan ditindak tegas. Kebijakan Departemen Perdagangan melarang ekspor pasir darat dan tindakan tegas jajaran Koarmabar harus kita dukung sepenuhnya demi kelestarian lingkungan, mempertahankan pulau-pulau yang belum terlanjur dikuras dan mempertahankan batas wilayah negara. Sementara yang sudah terlanjur rusak parah, jangan tanya kenapa? Mari kita rehabilitasi bersama.   Pasir Disamar Granit Setelah pemerintah Indonesia resmi mengelu-arkan larangan ekspor pasir laut dan darat, utamanya ke Singapura, para pemasok tidak mau kehabisan akal, modusnya mengirim ke negara tetangga dengan cara pasir ditutupi granit untuk mengelabui petugas. Mereka mengekspor pasir darat ke Singapura dengan cara menutupi muatan pasir dengan granit sebagai penyamaran, atau mengirim hanya berupa sampah granit yang sudah dicampur pasir, sehingga kapal dapat lolos. Pangarmabar Laksda TNI Muryono di Batam, mengatakan, ekspor granit bercampur pasir kini menjadi modus baru dan menjadi permasalahan serius. “Ekspor granit tidak dilarang, karena itu mereka mencampur granit dengan pasir agar tidak ketahuan,” kata Laksda TNI Muryono didampingi Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang Laksma TNI Among Margono. Hingga kini unsur-unsur Koarmabar terus berpa-troli di perairan dan udara yang berbatasan dengan Singapura untuk memantau ekspor pasir dan granit tersebut. Singapura mau membeli granit yang harganya dua kali lipat dibandingkan dengan pasir karena saat ini keadaan sudah memaksa. Harga pasir darat Indonesia 7 dollar Singapura, sedangkan harga granit 14 dollar Singapura. Dibandingkan dengan harga pasir dan China 49 dollar Singapura, maka negara pulau itu lebih memilih granit dari Indonesia. Sejumlah pengusaha tambang granit mengata-kan, dampak larangan ekspor pasir ke Singapura menyebabkan harga granit melambung sampai dua kali lipat Permintaan granit juga meningkat hingga 10 persen. Granit juga dapat digunakan sebagai material bangunan. Pasir dan granit bentuknya hampir mirip dan bu-tirannya juga bisa dimiripkan. Dari kejauhan granit lebih berwarna putih mengkilap dan biasa disusun bagaikan gunung di atas tongkang. Salah satu dampak larangan ekspor pasir, Singapura mulai menggejot impor granit yang memang belum dilarang untuk diekspor dari Indonesia. Sejumlah tongkang dan tug boat yang ditangkap dari luar tampak granit, namun setelah dibongkar beberapa sentimeter kedalam ternyata pasir darat. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa hingga kini sudah 18 kapal yang ditangkap karena membawa pasir yang dicampur dengan granit. “Permasalahan seperti ini harus kita sadari. Karena itu kami merekomendasikan agar tata niaga granit ditinjau kembali, kalau perlu dilarang untuk diekspor karena dampak kerusakan lingkungannya sekarang sudah luar biasa, tidak ada bedanya de-ngan penggalian pasir,” tegas Pangarmabar Laksda TNI Muryono. Jlka tidak dilarang, sebaiknya tata niaganya di-perbaiki dan dilakukan antar pemerintah, bukan ber-dasarkan aturan mafia. Selama ini harga pasir tujuh dollar Singapura justru dikontrol orang Singapura. Singapura sendiri menetapkan harga pasir sampai 40 dollar Singapura, namun pengusaha membeli dan Indonesia hanya 7 dollar Singapura. “Sisanya 33 dollar Singapura yang seharusnya menjadi hak Indonesia itu masuk ke kantong Pemerintah Singa-pura. Dalam perhitungan, jika Indonesia dapat me-ngontrol harga pasir, tiap hari pendapatan Peme-rintah Indonesia bisa mencapai Rp. 4,5 miliar dan pasir. Angka itu perhari, selama ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karirnun dan pasir ini pertahun Rp. 18 miliar, karena keuntungan terbesar masuk ke Singapura”, tegasnya. Hentikan juga Ekspor Granit. Setelah pasir darat dan laut resmi dilarang untuk diekspor akibat kerusakan luar biasa ekosistem yang ditimbulkan, Pangarmabar Laksda TNI Muryono mengusulkan kepada pemerintah supaya menghentikan juga ekspor granit karena kerusakan lingkungan akibat penambangannya sama dengan eksploitasi pasir. “Setelah Departemen Perdagangan melarang ekspor pasir, maka terhadap granit pun seharusnya sama. Kalau dampaknya sama, sebaiknya hukum-nya juga sama,” kata Laksda TNI Muryono. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pusat pertambangan granit terbesar di Indonesia. Be-berapa pulau yang terdapat di Riau Kepulauan rusak dan menjadi danau akibat penambangan granit. Sebagai contoh di Bukit Betina Pulau Bintan, sedi-kitnya terdapat empat kubangan besar yang berisi air berwarna biru tua. Kerusakan paling besar tam-pak di Pulau Karimun, tepatnya di kawasan PT Karimun Granit. Di areal seluas 165 ha itu terdapat ka-wah yang memiliki kedalaman sekitar 90 meter di-bawah permukaan laut. Menurut General Manager Karimun Granit Arif Hakim, kawasan itu mulanya adalah Bukit Betina. Bukit berkandungan granit itu diledakkan untuk mendapatkan bongkahan batu granit berukuran 80 mm yang kemudian dipecah menjadi ukuran 5-8 mm. (Harian Pelita 12 Maret 2007). Batu-batu granit itu kemudian diolah lagi menjadi ukuran 5 mm. Hampir setengah kaki bukit telah digali. Menurut Arif Hakim, penggalian akan terus dilakukan karena perizinan penggalian masih berlaku. Eksploitasi dilakukan dengan cara spiral dari bawah kaki bukit hingga badan bukit. Arif mengatakan, eksploitasi terus dilakukan menuju puncak bukit ka-rena kaki bukit sudah tidak ekonomis lagi. Akibat dari penggalian tersebut mencapai 80 meter hingga membentuk kubangan raksasa. Melihat kerusakan alam tersebut maka apa yang disarankan oleh Pang-armabar Laksda TNI Muryono perlu segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berkompoten sebagai antisipasi kerusakan lingkungan yang lebih besar dan parah lagi di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir dan granit. Kalau kegiatan tersebut tidak dilarang segera, maka kerusakan sekarang ini akan jauh lebih besar. Lantas pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan itu ???? © Abdul Kadir